Ketentuan Tentang Keharusan Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Posistif

  • Hasyim Nawawi

Abstract

Masyarakat Indonesia yang heterogen baik dari segi agama, ras, ataupun budaya dan adat istiadat merupakan masyarakat yang sudah barang tentu mempunyai norma-norma adat yang berlaku bagi masing-masing kelompok itu. Untuk itu, sejak pemerintah Indonesia menemukan bahwa hukum Islam yang menyangkut masalah keluarga; perkawinan, dengan mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini hukum Islam yang telah lama dianut dan diamalkan oleh mayoritas bangsa ini, layak untuk menduduki posisi yang penting. Masalah yang menjadi kajian penelitian ini, yaitu: Bagaimana sumbangan hukum Islam dalam pembentukan hukum Positif, dan bagaimana pelaksanaan hukum Islam yang telah teradopsi dalam hukum Positif itu, serta bagaimana tentang pencatatan pernikahan itu sendiri. Setelah mengadakan analisa, penulis mendapati bahwa dalam pembentukan hukum Perkawinan Indonesia banyak mendapat sumbangan dari hukum Islam yang mengatur masalah yang sama.

Published
2013-03-03
How to Cite
Nawawi, H. (2013). Ketentuan Tentang Keharusan Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Posistif. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 19(2). https://doi.org/10.33367/tribakti.v19i2.105

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.