Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

  • Abdul Manan Abdul Manan Yogyakarta
  • Muhammad Ruzaipah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Keywords: Larangan Adat, Perkawinan Sesuku, UU No 1 Tahun 1974

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penerapan larangan nikah sesuku di Desa Tanjung Pauh. Masyarakat yang melakukan perkawinan diharuskan membayar denda adat berupa kambing atau kerbau. Jika tidak mampu, pelaku, kerabat dan keluarganya tidak dapat melakukan urusan adat lainnya bahkan sampai mereka diusir dari desa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Dalam mengkaji data primer yang didapat dari wawancara penulis menggunakan pendekatan kualittatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana adat perkawinan di Desa Tanjung Pauh perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan larangan adat ini tertuang dalam pasal 8 huruf f tentang larangan nikah pasal 66 yang melalui tafsir a contrario yang menerapkan hukum perkawinan adat. Hukum pernikahan adat dapat diterapkan selain yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berbeda dengan penerapan larangan nikah adat di Desa Tanjung Pauh yang ternyata telah tertuang dalam UU Perkawinan pasal 2 dan bertentangan dengan hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang melarang perkawinan adat di Desa Tanjung Pauh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

References

Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: CV. Bandar Maju, 2003.

Hadikusuma, Hilman. Antropologi Hukum Indonesia. Bandung: Alumni. Cet.1, 1986.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hakim, Rosniati. Metodologi Studi Islam I. Padang: Baitul Hikmah, 2001

L, Ujang, Wawancara Datuk Maanggung Sempo Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuatan Singingi Riau, Tanggal 30 September 2017.

Purwadi. Upatcara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Saca (Sekretaris Desa Tanjung Pauh). Wawancara. 21 Mei 2018.

Santoso, Ananda. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Alumni, 1998.

Undang-Undang R. I No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara.

Utomo, Laksanto. Hukum Adat. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Uwoh, Wawancara keluarga dan Masyarakat Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuatan Singingi Riau, Tanggal 27 September 2017.

Wignjodipoero, Soerojo. Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan, Jakarta: PT. Gunung Agung. 1983.

Wignjodipoero, Soerojo. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Yulwhinar Saputra.“Eksistensi Hukum Adat Dalam Undang-Undang perkawinan”,(http://www.academia.edu/5038232/eksistensi.Hukum.Adat dalam.UU, diakses tanggal 19 Juni.2018.

Yusuf, Wawancara Masyarakat Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuatan Singingi Riau, Tanggal 21 Mei 2018

Published
2021-06-24
How to Cite
Abdul Manan, A. M., & Muhammad Ruzaipah. (2021). Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau . Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 147-159. https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1281