Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan

  • Sheila Fakhria IAI-Tribakti Kediri
Keywords: cerai gugat, hak pasca perceraian, HAM

Abstract

Hukum keluarga merupakan hukum yang menyangkut di dalamnya banyak hak perempuan. Indonesia berupaya mewujudkan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam aturan tentang perkawinan. Namun, tetap saja banyak hal yang masih bisa dikiritisi oleh para pemikir tentang keselarasan undang-undang dengan realita yang berkembang pada masyarakat. Hak pasca perceraian merupakan upaya memberdayakan harkat dan martabat perempuan. Namun, mengenai hak-hak pasca perceraian khususnya hak financial bagi perempuan masih menjadi problematika atas ketidakseimbangan kuantitas hak yang diperoleh ketika istri bercerai atas kehendaknya atau kehendak suaminya. Regulasi yang memberikan ketentuan berbeda serta kewenangan hakim dalam memustuskan perkara juga ikut andil dalam menentukan terjaminnya hak perempuan pasca perceraian.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
Farida, Anik, “Perempuan dalam Institusi Cerai Gugat di Tangerang” dalam Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.
Harahap, Yahya Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Kansil, CST, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Latif, H.M Djamil, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, buku 2, edisi 2007.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi IV, Yogyakarta: Liberty, 1993
Nurlaelawati, Euis, Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
Pasha, Kemal Mustafa, Fikih Sunnah, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
Rasyidi, Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
Ramulyo, M. Idris, Beberapa masalah tentang hukum acara peradilan agama dan hukum perkawinan Islam, Jakarta, Ind-Hill, 1985.
Sihite, Romany, Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Jakarta: Sinar Grafika 2012.
Soetojo, Prawirohamijoyo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 2012
Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Schneider, Irene, Women In The Islamic World : From Earliest Times To The Arab Spring, New Jersey: Markus Minear, 2014.
Subekti, Kamus Hukum, cet. ke-4, Jakarta: Pradnya aramita: 1979.
Wasman, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras, 2011.
WLUML, Mengenali Hak kita : Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam, alih bahasa Suzanna Eddyono, Jakarta: SCN Crest, 2007.
Kompilasi Hukum Islam.
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).
UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi tehadap Wanita.
UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Putusan 0150/Pdt.G/2013/PA.KAG Pengadilan Agama Kayuagung.
Putusan NO: 0036/PDT. G/2008/PA GS. Pengadilan Agama Gresik.
Muhammad Irfan Husaeni, Hak Ex-officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan,http://www.paelaihari.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=35 (diakses 15 Agutus 2015).
Published
2019-01-07
How to Cite
Fakhria, S. (2019). Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 91-119. https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648